TANGERANG, Jurnalkota.com, – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang Banten mengaku kecolongan karena oknum Nakes tersandung narkoba. ‘ihwal’ tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Tangerang, terbukti positif narkoba.
Hal itu diutarakan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Drg. Etta Darmayanti M. Kes, saat agenda audiensi dan diskusi bersama LSM Geram Banten Indonesia di aula Dinas Kesehatan, Kamis (22/8/2024).
“Terkait oknum Nakes yang tersandung Narkoba itu, kami akui kecolongan, ” ungkap Sekdis Dinkes Drg. Etta Darmayanti M. Kes. Kendati demikian, lanjut Drg. Etta, Nakes tersebut saat ini sudah dinonaktifkan dari pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan.
Lebih jauh Drg. Etta pun mengakui bahwa di lingkup Dinkes maupun di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang belum pernah melakukan upaya tes urine bagi seluruh Nakes untuk mengetahui apakah Nakes tersebut bebas dari penyalahgunaan Narkoba.
“Kalau untuk Nakes baik di lingkup Dinkes maupun di seluruh Puskesmas kita memang belum melakukan test urine hanya test kesehatan biasa saja seperti Medical Cek Up atau MCU, ” ujarnya.
Ditanya soal upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba atau program test urine baga para Nakes, Drg. Etta menyebut, akan menyampaikan hal itu kepada Kadinkes karena terkait Dinkes tak memiliki anggaran. “Kalau terkait program test urine bagi para Nakes, saya akan sampaikan ke pak Kadis, karena Dinkes sendiri tidak punya anggaran dan juga belum bisa dilaksanakan saat ini, harus mengusulkan anggaran tambahan atau ABT, ” tandasnya.
Sementara itu Ketua Umum DPP LSM Geram Alamsyah mengaku prihatin jika Nakes tersandung Narkoba, apalagi di tingkat Puskesmas. “Saya menilai Kadinkes Kabupaten Tangerang gagal, Mending dicopot karena dianggap tidak sungguh sungguh dalam memberantas narkoba, buktinya ada oknum Nakes yang tersandung Narkoba walaupun sudah berhentikan namun sampai saat ini pihak Dinkes tidak ada upaya melakukan pencegahan seperti test urine dengan alasan tak ada anggaran. Masa harus didesak dulu, ” imbuh Alam.
Belum lagi kata Alam, banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan di Puskesmas, padahal Puskesmas itu adalah pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk di wilayah kerjanya.
Puskesmas itu memberikan pelayanan pencegahan penyakit, konsultasi, saran pengobatan, dan penanganan rawat jalan. Puskesmas juga melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
Masyarakat berharap bahwa puskesmas dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas, komprehensif, dan berkesinambungan. “Jangan sinis dan kecut juga saat memberikan pelayanan, ” pungkas Alamsyah.
Hal senada juga disampaikan Lasman Napitupulu SH selaku bidang hukum dewan pimpinan pusat gabungan wartawan Indonesia ketika dimintai tanggapan mengatakan jika tidak ada anggaran untuk tes urine pada jajaran pegawai pemerintah kabupaten Tangerang jelas tidak masuk akal seluruh orang tau kalau kabupaten Tangerang anggaran sangat besar nomor 2 di seluruh indonesia.jangan – jangan pemerintah kabupaten Tangerang menjadi sarang koruptor ini tidak bisa dibiarkan . meminta KPK segera mengaudit seluruh dinas .kok demikian lantang pihak dinas sosial mengatakan tidak ada anggaran . katanya dengan sangat kecewa. ( Red )
Editor : Enjelina
