Dalam Rapat Paripurna, DPRD Kota Tangerang Sah kan 5 Raperda Terbaru

Eva Arianti 20 Juni 2024 (12:00)

Tangerang, Jurnalkota.com – Dalam rapat BAPEMPERDA, DPRD Kota Tangerang resmi menetapkan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Kelima Raperda tersebut yaitu, pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023. Penyelenggaraan Kearsipan, Kawasan Tanpa Rokok, Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017, tentang Jaminan Kesehatan Daerah, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Mengesahkan lima Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) di antaranya kawasan tanpa rokok. Raperda tentang kawasan tanpa rokok menekankan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dalam melindungi hak generasi saat ini dan mendatang atas kesehatan lingkungan. Penyesuaian dalam Raperda mencakup pengelolaan kawasan pengendalian iklan produk rokok dan prosedur penegakan peraturan.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, SIP mengatakan, setelah ditetapkan lima Perda maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari target yang telah dicanangkan. Selain itu, Perda lain yang disahkan diantaranya Raperda tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang 2023, penyelenggaraan kearsipan, pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang jaminan kesehatan daerah dan pemajuan kebudayaan daerah.

“Terkait pertanggung jawaban APBD 2023, disebutkan realisasi pendapatan sebesar Rp4,69 triliun dan juga realisasi belanja sebesar Rp4,70 triliun dengan defisit anggaran Rp14,23 miliar yang ditutup dari pembiayaan neto sebesar Rp502,59 miliar. Sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp488,36 miliar,” ucap Gatot, (19/06/2024).

Menurut Gatot, laporan pertanggungjawaban memperlihatkan kemampuan yang baik dalam membiayai aktivitas operasional demi peningkatan pelayanan Pemkot Tangerang kepada masyarakat, juga bertujuan untuk mewujudkan penciptaan dan tata kelola arsip yang baik dan akuntabel didukung sarana dan prasarana memadai serta upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam bidang kearsipan.

Baca Juga  Jajaran Pemerintahan Se Kecamatan Cipondoh Mengadakan Acara Halal Bihalal

Gatot juga menjelaskan, pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang jaminan kesehatan daerah dikarenakan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden terkait Jaminan Kesehatan. Perda pemajuan kebudayaan daerah bertujuan melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

“Untuk penyesuaian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan peraturan terkait lainnya, untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah sesuai dengan pedoman nasional,” kata Gatot.

Dirinya juga menyampaikan, Visi bersama Pemkot Tangerang untuk menuju Kota Tangerang yang lebih baik, hingga kelima Raperda tersebut rampung ditetapkan sebagai Perda. Dengan ditetapkannya lima buah Raperda ini merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka membangun daerah yang lebih maju, dan dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (ADV)

Related Posts

Dinas Pendidikan Kota Tangerang Dalam Sistem PPDB 2024, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

TANGERANG, Jurnalkota.com, – PPDB Kota Tangerang 2024 dimulai sejak bulan…

Jajaran Pemerintahan Se Kecamatan Cipondoh Mengadakan Acara Halal Bihalal

Jurnalkota.com, Tangerang – Di momen Idul Fitri, setiap orang akan…

Dalam Rapat Paripurna, DPRD Kota Tangerang Sah kan 5 Raperda Terbaru

Tangerang, Jurnalkota.com – Dalam rapat BAPEMPERDA, DPRD Kota Tangerang resmi…

Sambut Pilkada Serentak, KESBANGPOL Kota Tangerang Lakukan Sosialisasi Untuk Pemilih Pemula

TANGERANG, Jurnalkota.com – Sambut Pilkada serentak 2024, KESBANGPOL Kota Tangerang…

Berita Terkini

exit-1690767188

SOSIAL POLITIK

16232476286579374911