KARTA, jurnalkota.com-Proyek penataan Kantor Walikota Jakarta Barat yang menelan anggaran lebih dari Rp4 miliar mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, kualitas bahan yang digunakan dalam proyek tersebut dinilai jauh dari harapan. Meski spesifikasi yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencantumkan penggunaan Batu Andesit dan Flowing Mortal, kenyataannya batu yang dipasang diduga merupakan jenis KW 2. Bahan tersebut jelas tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
Batu andesit yang digunakan pada proyek ini dinilai tidak memiliki kualitas terbaik. Warna batu terlihat pudar, ukuran tidak seragam, dan beberapa sudutnya bahkan terlihat tidak rapi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa material yang digunakan bukanlah batu andesit kualitas nomor satu, yang biasanya memiliki warna abu-abu segar serta sudut-sudut yang sempurna dan sering digunakan dalam konstruksi candi atau keramik rumah.
Proyek yang dikerjakan oleh PT. Mahakarya Tri Mandiri sebagai pelaksana, perencanaan oleh PT. Abdi Nusa Kreasi, dan pengawasan oleh PT. Bina Mitra Wahana ini dijadwalkan berlangsung dari 5 Juli hingga 1 November 2024. Namun, kualitas material yang digunakan telah memicu berbagai spekulasi negatif di kalangan masyarakat. Banyak yang menduga terjadi pengurangan spesifikasi oleh kontraktor pelaksana, mengingat perbedaan mencolok antara kualitas bahan yang digunakan dengan yang tercantum dalam RAB.
Muhammad Zulham Syah, Direktur Investigasi Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP), turut memberikan pandangannya. Menurut Zulham, jika memang spesifikasi material dalam RAB telah sesuai dengan yang digunakan saat ini, hal itu menunjukkan penurunan kualitas wibawa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Ia menilai, penggunaan material dengan kualitas rendah di pusat pemerintahan memberikan kesan seolah pemerintah tidak mampu menyediakan bahan terbaik untuk penataan kantor tersebut.
“Ini merupakan tamparan keras bagi Walikota Jakarta Barat. Saat memasuki gedung kantor Walikota, pandangan langsung tertuju pada kondisi trotoar yang tampak asal-asalan. Trotoar yang seharusnya memberikan kesan rapi justru terkesan dibangun tanpa perencanaan matang. Apakah benar Pemkot DKI tidak memiliki anggaran untuk material yang lebih berkualitas?” ungkap Zulham Syah saat diwawancarai di ruang kerjanya, 5 September 2024.
Zulham juga mengingatkan bahwa jika terbukti ada pengurangan spesifikasi oleh pihak kontraktor, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai tindakan tindak pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa LP2KP akan segera bersurat kepada Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemantauan serta pemeriksaan terhadap kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPA) di dinas terkait.
Saat tim media mengunjungi lokasi proyek untuk mengonfirmasi langsung, Edhi selaku pengawas proyek mengakui adanya ketidaksesuaian dalam pemasangan Batu Andesit. Menurutnya, beberapa ukuran batu tidak sejajar dan terdapat kerusakan di beberapa sudut.
“Memang kondisi batu saat ini tidak rapi, ada beberapa yang sompel di sudut-sudutnya. Kami akan segera laporkan kepada bos agar ini bisa diperbaiki,” kata Edhi saat diwawancarai di lokasi proyek.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa pengerjaan proyek penataan Kantor Walikota Jakarta Barat ini dilakukan tanpa memperhatikan kualitas yang seharusnya. Dengan anggaran miliaran, kualitas pekerjaan diharapkan lebih baik agar hasil akhirnya tidak mengecewakan. Namun, dengan adanya kejanggalan ini, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas. (Red)
